Pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, jam 11.30 - 12.30 WITA, bertempat di ruang Command Center Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot beserta seluruh 6 (enam) Koordinator Area Zona Integritas mengikuti Desk Evaluation oleh Tim Penilai Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) secara Virtual/Daring. Kegiatan Desk Evaluation tersebut merupakan tahap ketiga bagi Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam meraih predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Kegiatan Desk Evaluation tersebut diawali dan dibuka oleh Tim Penilai Nasional Kemenpan RB, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan presentasi Capaian Zona Integritas Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Bapak Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H., di mana dalam pemaparannya, beliau menyampaikan capaian, program, inovasi, keadaan sebelum dan sesudah diadakan pembangunan Zona Integritas (before-after), prestasi, dan pengalaman yang telah diraih oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang terkait dengan Pembangunan Zona Integritas.

Kemudian pemaparan yang telah disampaikan tersebut dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara Tim Penilai Nasional Kemenpan RB dan Tim Koordinasi Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Tim Koordinasi Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Tanah Grogot dapat menjawab dan menjelaskan jawaban-jawaban terhadap berbagai pertanyaan yang diajukan oleh Tim Penilai Nasional Kemenpan RB. Hal ini sebagai bukti bahwa indikator-indikator yang ada dalam setiap Area Zona Integritas telah berhasil diinternalisasikan, disosialisasikan, bahkan diimplementasikan oleh semua Aparatur Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing aparatur, terutama dalam upaya Peningkatan Kualitas dan Kecepatan Pelayanan Publik bagi Para Pencari Keadilan, upaya Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi, dan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) di Kabupaten Paser sesuai nota kesepahaman (MoU) dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Paser, Kepolisian Resor Paser, dan Lembaga Pemasyarakatan Tanah Grogot.

Setelah tahap tanya jawab dan diskusi selesai, kemudian kegiatan ditutup oleh Tim Penilai Nasional Kemenpan RB.