Selama datang di Website Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Website ini dilengkapi Akses difabel silahkan blok tulisanya dan klik ikon untuk mendengakan   Click to listen highlighted text! Selama datang di Website Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Website ini dilengkapi Akses difabel silahkan blok tulisanya dan klik ikon untuk mendengakan Powered By GSpeech
w3c
Bahasa
Logo Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II

Jln. Jenderal Sudirman No. 19 Tanah Grogot, Kalimantan Timur, Kode Pos 76211

Telp. (0543) 21012, 21155 E-mail : pn_tanahgrogot@yahoo.com

SIPPSIWASDelegasiPerpustakaan


Logo Artikel

LAPORAN TAHUNAN 2020 MAHKAMAH AGUNG YANG DIIKUTI PENGADILAN NEGERI SECARA VIRTUAL MELALUI ZOOM MEETING DAN KANAL YOUTUBE MAHKAMAH AGUNG

Berita Pengadilan

Laporan Tahunan 2020 Mahkamah Agung Yang Diikuti Pengadilan Negeri Tanah Grogot Secara Virtual Melalui Zoom Meeting Dan Kanal Youtube Mahkamah Agung

Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Bapak Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H., Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Para Panmud dan Kasub serta seluruh staf Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II mengikuti acara Sidang Pleno Istimewa dengan Agenda Tunggal Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2020 yang diselenggarakan di Gedung Mahkamah Agung RI dan dihadiri oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo & Wakil Presiden RI Bapak Kyai Haji Ma'ruf Amin, serta diikuti oleh seluruh jajaran Pimpinan Pengadilan pada 4 lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI secara Virtual melalui Zoom Meeting dan kanal Youtube Mahkamah Agung.

Dalam kesempatan tersebut, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., menyampaikan Laporan Tahunan MA 2020 dengan tema "Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan".

Dalam pidatonya, Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan bahwa tema tersebut mengisyaratkan bahwa konsep peradilan modern tidak cukup hanya dengan menyiapkan regulasi dan membangun perangkat-perangkat teknologi melainkan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan para pencari keadilan. Tujuan utama dibangunnya sistem peradilan modern adalah untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya.

Dengan sistem peradilan elektronik para pihak dapat mengikuti proses peradilan dari mana saja tanpa harus mengorbankan waktu produktifnya hanya untuk datang langsung ke pengadilan. Selain itu durasi yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian sengketa dapat lebih cepat dan terukur karena semua tahapan dalam proses berperkara telah terjadwal pada sistem perangkat yang terintegrasi.

Capaian kinerja Mahkamah Agung di bidang Teknis Yudisial

Dalam rangka mendukung proses penyelenggaraan peradilan pada tahun 2020 Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa regulasi sebagai berikut.

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perma tersebut bertujuan untuk mengurangi disparitas pemidanaan yang tidak bertanggung jawab dalam penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik permasalahan hukum yang sama dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.

Pedoman pemidanaan bertujuan untuk memberikan tuntunan kepada para hakim agar lebih cermat dan komprehensif dalam membuat pertimbangan sebelum menentukan pemidanaan tanpa mengurangi kemandirian hakim dalam menjatuhkan putusan karena kemandirian merupakan pilar utama dalam fungsi kekuasaan kehakiman.

 2. Perma Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan MahkamahAgung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan

Perma tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut dari kenaikan kelas pada beberapa pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama. 

 3. Perma Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya

Perma tersebut merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

 4. Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Perma tersebut menjadi payung hukum bagi mekanisme pemeriksaan perkara pidana, perkara pidana militer, dan perkara jinayat secara elektronik dengan beberapa penyesuaian dan penyelarasan terhadap mekanisme persidangan dengan pemanfaatan teknologi informasi.

 5. Perma Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan

Perma tersebut dibuat untuk mengatur tata tertib persidangan dan dalam rangka melindungi para hakim aparatur peradilan dan para pencari keadilan yang berada di lingkungan pengadilan. Perma ini juga sebagai respons atas banyaknya tindakan penyerangan terhadap hakim dan aparatur peradilan dalam proses persidangan.

Gambaran penanganan perkara secara umum pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya:

Beban perkara pada tahun 2020 sebanyak 20.761 (dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu) perkara yang terdiri dari perkara masuk sebanyak 20.544 (dua puluh ribu lima ratus empat puluh empat) perkara dan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) perkara. Dari jumlah beban tersebut Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 20.562 (dua puluh ribu lima ratus enam puluh dua) perkara dan sisa perkara tahun 2020 adalah sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) perkara. Sisa perkara tersebut adalah yang terendah sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung.

Dengan demikian, rasio produktivitas memutus Mahkamah Agung pada tahun 2020 adalah sebesar 99,04% atau lebih tinggi dari Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, yaitu sebesar 70%.

Dengan jumlah hakim agung yang relatif lebih sedikit dari tahun sebelumnya sekalipun jumlah perkara yang diterima tahun 2020 merupakan yang terbanyak dalam sejarah, namun Mahkamah Agung tetap mampu memutus perkara dengan jumlah terbanyak sepanjang sejarah dengan tanpa mengurangi kualitas putusan meskipun dalam situasi pandemi yang memberlakukan sistem kerja secara work from office (WFO) dan work from home (WFH).

Selanjutnya mengenai jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju. Pada tahun 2020 Mahkamah Agung telah mengirim salinan putusan sebanyak 18.237 (delapan belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh) perkara. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa rasio penyelesaian perkara pada tahun 2020 adalah sebesar 88,77%.

Dari sisi ketepatan waktu Mahkamah Agung telah memutus secara on time case processing di bawah 3 bulan sebanyak 19.874 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat) perkara dari 20.562 (dua puluh ribu lima ratus enam puluh dua) perkara yang diputus atau sebesar96,65% Jumlah tersebut telah melampaui capaian tahun 2019, yaitu sebesar 96,58%.

Uraian di atas menunjukan bahwa semua parameter pengukuran kinerja penanganan perkara pada Mahkamah Agung tahun 2020 telah berhasil melampaui semua target yang ditetapkan, bahkan sebagian besar berhasil mencatatkan rekor baru sebagai yang terbaik sepanjang sejarah Mahkamah Agung.

Pada Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan dan Pengadilan Pajak beban perkara pada tahun 2020 sebanyak 42.095 (empat puluh dua ribu sembilan puluh lima) perkara yang terdiri dari perkara masuk sebanyak 35.927 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) perkara dan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 6.168 (enam ribu seratus enam puluh delapan) perkara. Dari jumlah tersebut perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Pajak sebanyak 32.077 (tiga puluh dua ribu tujuh puluh tujuh) perkara. Dengan demikian rasio produktivitas penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Pajak adalah sebesar 76,22%.

Kinerja penanganan perkara pengadilan tingkat pertama sebagai berikut:

Beban perkara tahun 2020 sebanyak 3.893.107 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh) perkara terdiri dari perkara masuk sebanyak 3.805.229 (tiga juta delapan ratus lima ribu dua ratus dua puluh sembilan) perkara dan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 87.878 (delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) perkara. Dari jumlah tersebut perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama sebanyak 3.772.035 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh lima) perkara dan perkara yang dicabut sebanyak 45.474 (empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat) perkara sehingga sisa perkara pada tahun 2020 sebanyak 75.598 (tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan) perkara. Dengan demikian, rasio produktivitas memutus perkara di pengadilan tingkat pertama adalah sebesar 98,06%.

Kinerja penanganan perkara melalui sistem peradilan elektronik (e-Court) sebagai berikut:

Pada tahun 2020 jumlah perkara perdata, perkara perdata agama, dan perkara tata usaha negara yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di pengadilan tingkat pertama sebanyak 186.987 (seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) perkara atau meningkat sebesar 295% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 47.244 (empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat) perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 8.560 (delapan ribu lima ratus enam puluh) perkara telah disidangkan secara e-Litigation.

Sementara itu, pada Pengadilan Tingkat Banding sejak Aplikasi e-Court Pengadilan Tingkat Banding di resmikan pada tanggal 19 Agustus 2020 jumlah perkara banding yang telah didaftarkan dengan menggunakan aplikasi e-Court sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 82 (delapan puluh dua) perkara telah selesai diputus.

Jumlah Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya yang menggunakan layanan e-Court sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebanyak 119.409 (seratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan) pengguna yang terdiri dari 36.077 (tiga puluh enam ribu tujuh puluh tujuh) Pengguna Terdaftar dari kalangan Advokat dan 83.332 (delapan pulun tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) Pengguna Lainnya dari kalangan perorangan, pemerintah, badan hukum, dan kuasa insidentil.

Bagi perkara pidana, (di luar perkara pelanggaran lalu lintas) perkara pidana militer, dan perkara jinayat sejak berlakunya Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik tercatat sebanyak 115.455 (seratus lima belas ribu empat ratus lima puluh lima) perkara telah diselesaikan melalui sistem persidangan elektronik.

Gambaran tersebut menunjukan bahwa sistem peradilan elektronik telah berjalan secara efektif pada semua jenis perkara di empat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Selain capaian-capaian yang telah diuraikan di atas Mahkamah Agung juga terus mendorong upaya penyelesaian perkara secara damai melalui proses mediasi pada perkara perdata dan perkara perdata agama serta penyelesaian melalui diversi pada perkara tindak pidana anak. Selama tahun 2020 terdapat 5.177 (lima ribu seratus tujuh puluh tujuh) perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi dan 24 (dua puluh empat) perkara tindak pidana anak yang diselesaikan melalui proses diversi.

Sementara itu, dalam rangka mendukung program pemerintah untuk kemudahan berusaha di Indonesia Mahkamah Agung juga terus melakukan optimalisasi terkait kebijakankebijakan yang dapat mendorong percepatan penyelesaian perkara dengan nilai gugatan yang kecil melalui mekanisme gugatan sederhana (Small Claim Court).

Pada tahun 2020 perkara gugatan sederhana yang berhasil diselesaikan di pengadilan negeri sebanyak 8.439 (delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan) perkara atau meningkat sebesar 7,45% dari tahun 2019 yaitu sebanyak 7.854 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat) perkara, sedangkan perkara gugatan sederhana terkait sengketa ekonomi syari’ah yang berhasil diselesaikan oleh pengadilan agama/mahkamah syar’iyyah sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) perkara.

Tingkat kepercayaan publik kepada lembaga peradilan salah satunya dapat diukur dengan tingkat penerimaan (akseptabilitas) terhadap putusan pengadilan berdasarkan jumlah upaya hukum yang diajukan pada masing-masing tingkat peradilan.

Di luar perkara yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat, perkara pelanggaran lalu lintas (tilang), serta perkara perdata permohonan selama tahun 2020 yang diajukan upaya hukum banding hanya tercatat sebanyak 21.895 (dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima) perkara atau sebesar 3,46% dari jumlah keseluruhan perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama. Hal tersebut menunjukan bahwa tingkat penerimaaan (kepuasan) para pihak terhadap putusan pengadilan tingkat pertama adalah sebesar 96,54%.

Di tingkat banding perkara yang diajukan kasasi sebanyak 13.106 (tiga belas ribu seratus enam) perkara atau sebesar 52,72% dari keseluruhan perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat banding. Hal tersebut menunjukan bahwa tingkat penerimaan (kepuasan) para pihak atas putusan pengadilan tingkat banding adalah sebesar 47,28%.

Pada tingkat kasasi putusan yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh) perkara atau hanya 10,59% dari keseluruhan putusan kasasi. Dengan kata lain, tingkat penerimaan (kepuasan) terhadap putusan kasasi adalah sebesar 89,41%.

Jumlah pidana denda dan uang pengganti melalui putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap pada perkara pelanggaran lalu lintas, perkara tindak pidana korupsi, perkara narkotika, perkara kehutanan, perkara perlindungan anak, perkara perikanan, perkara pencucian uang, dan perkara-perkara tindak pidana lainnya sebagai berikut.

Jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.648.296.731.748,5 (lima triliun enam ratus empat puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu tujuh ratus empat puluh delapan koma lima rupiah), sedangkan jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama yang berkekuatan hukum tetap di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer adalah sebesar 52.858.725.679.787 (lima puluh dua triliun delapan ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Selain itu, kontribusi dari penarikan PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan pada tahun 2020 adalah sebesar 71.710.015.121 (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus sepuluh juta lima belas ribu seratus dua puluh satu rupiah).

Capaian kinerja Mahkamah Agung di bidang Kesekretariatan:

1. Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan

Pada tahun 2020 total pagu awal Mahkamah Agung yaitu sebesar Rp10.597.927.977.000,00 (sepuluh trilyun lima ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), kemudian mengalami penyesuaian anggaran (refocusing) sehingga total pagu menjadi Rp9.855.005.914.000,00 (sembilan trilyun delapan ratus lima puluh lima milyar lima juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

Dari total pagu tersebut, realisasi anggaran Mahkamah Agung pada tahun 2020 sebesar Rp9.406.222.310.551,00 (sembilan trilyun empat ratus enam miliar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) atau sebesar 95,45%.

Di bidang pengelolaan anggaran Mahkamah Agung telah menerapkan secara penuh sistem pelaporan keuangan berbasis akrual sejak tahun 2015. Atas hal tersebut Mahkamah Agung berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk yang kedelapan kali secara berturut-turut.

2. Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan tata laksana organisasi yang transparan dan akuntabel melalui program pembaruan peradilan.

Di bidang pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM capaian Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya pada tahun 2020 cukup membanggakan. Sebanyak 85 (delapan puluh lima) satuan kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang salah satunya setingkat Eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dan 9 Satuan Kerja mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dengan demikian, sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 tercatat sebanyak 155 (seratus lima puluh lima ) satuan kerja yang telah mendapatkan predikat WBK dan 9 (sembilan) satuan kerja yang telah mendapatkan predikat WBBM dan atas capaian tersebut Ketua Mahkamah Agung dianugerahi sebagai Pemimpin Perubahan Tahun 2020 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini menunjukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serius dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel menuju terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

3. Capaian Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Mahkamah Agung melalui Balitbang Diklat Kumdil telah melakukan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pelatihan terhadap 20.114 (dua puluh ribu seratus empat belas) aparatur yang terbagi kepada dua bidang kompetensi pelatihan, yaitu pelatihan di bidang teknis serta pelatihan di bidang manajemen dan kepemimpinan.

Realisasi program pelatihan aparatur peradilan pada tahun 2020 telah mampu melampaui target yang direncanakan, yaitu untuk pelatihan teknis yudisial berhasil melatih dan mendidik sebanyak 3.221 (tiga ribu dua ratus dua puluh satu) aparatur atau sebesar 107,9% dari target yang direncanakan, yaitu sebanyak 2.986 aparatur.

Sementara itu, untuk pelatihan manajemen dan kepemimpinan telah berhasil melatih dan mendidik sebanyak 16.893 (enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) aparatur atau sebesar 384,01% dari target yang direncanakan, yaitu 4.399 (empat ribu tiga ratus sembilan-sembilan) aparatur. Jumlah tersebut sekaligus telah mencatatkan rekor pada Musieum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas prestasi dalam pelaksanaan Diklat Aparatur terbanyak sepanjang tahun 2020.

Kinerja pengawasan dan penegakan disiplin aparatur pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagai berikut.

Pada tahun 2020, Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan telah menerima pengaduan sebanyak 3.569 (tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan) pengaduan. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.137 (dua ribu seratus tiga puluh tujuh) pengaduan telah selesai diproses, sedangkan sisanya sebanyak 1.432 (seribu empat ratus tiga puluh dua) pengaduan masih dalam proses penanganan.

Sepanjang tahun 2020 Mahkamah Agung bersama-sama dengan Komisi Yudisial telah menggelar Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebanyak satu kali dengan hasil akhir hukuman disiplin berupa sanksi berat Hakim Non Palu selama 2 tahun. Menyangkut surat rekomendasi penjatuhan sanksi disiplin yang berasal dari Komisi Yudisial yang diajukan ke Mahkamah Agung pada tahun 2020 berjumlah 52 rekomendasi

Sebanyak 11 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi Sebanyak 41 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan alasan sebagai berikut.

  • 39 rekomendasi terkait dengan teknisyudisial, dan
  • 2 rekomendasi karena terlapor sudah lebihdulu dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung.

Untuk jumlah dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada hakim dan aparatur peradilan termasuk rekomendasi dari Komisi Yudisial dalam periode tahun 2020 adalah sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) hukuman disiplin dengan rincian sebagai berikut.

  • Hakim dan Hakim Ad Hoc sebanyak 97sanksi;
  • Pejabat teknis yang terdiri dari Panitera,Panitera Muda, Panitera Pengganti, JuruSita, dan Juru Sita Pengganti sebanyak 43sanksi;
  • Pejabat struktural dan pejabatkesekretariatan sebanyak 9 sanksi;
  • Staf dan Pegawai Pemerintah Non PegawaiNegeri (PPNPN) sebanyak 13 sanksi;

Presiden Republik Indonesia menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas upaya-upaya perluasan penerapan e-court dan e-litigation pada perkara pidana pidana, jinayat, dan peradilan militer, serta peningkatan versi Direktori Putusan, selanjutnya Presiden menyampaikan rasa gembiranya karena aplikasi e-Court mendapat respon yang luas dari masyarakat pencari keadilan, yang terlihat dari peningkatan jumlah perkara yang terdaftar di aplikasi e-Court dari 2019 ke 2020 adalah 295% dan Dari jumlah tersebut sebanyak 8.560 (delapan ribu lima ratus enam puluh) perkara telah disidangkan secara e-Litigation. Penerapan teknologi informasi di Mahkamah Agung RI telah terbukti mampu meningkatkan kinerja penyelenggara peradilan secara signifikan, jumlah perkara yang diterima terbanyak dalam sejarah, dan jumlah perkara yang diputus juga yang terbanyak sepanjang sejarah, tentu ini dilakukan tanpa mengurangi kualitas putusan. Presiden berharap Mahkamah Agung meningkatkan kualitas aplikasi e-Court, termasuk standardisasi kewajiban para pihak, pemeriksaan saksi dan ahli secara daring, salinan putusan, dan perluasan aplikasi untuk perkara-perkara yang bersifat khusus.

-Humas-

SELAMAT DATANG DI WEBSITE PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT ******** UNTUK MENELUSURI PERKARA PIDANA DAN PERDATA SILAHKAN MENGUNJUNGI sipp.pn-tanahgrogot.go.id ********

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


 
 
 

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

SELAMAT DATANG DI WEBSITE PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT ******** UNTUK MENELUSURI PERKARA PIDANA DAN PERDATA SILAHKAN MENGUNJUNGI sipp.pn-tanahgrogot.go.id ********
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech