Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dengan tujuan edukatif dan sama sekali tidak mewakili kebijakan intansi. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim. Pasal 142 KUHAP memberikan kewenangan kepada Read more
Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dengan tujuan edukatif dan sama sekali tidak mewakili kebijakan intansi. Pasal 183 KUHAP menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu Read more
Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dengan tujuan edukatif dan sama sekali tidak mewakili kebijakan intansi. I. Biaya Perkara dalam KUHAP Pasal 197 huruf i KUHAP menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya Read more
Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dengan tujuan edukatif dan sama sekali tidak mewakili kebijakan intansi. I. Definisi Barang Bukti KUHAP tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai definisi barang bukti. Namun dalam Pasal 39 (1) KUHAP kita dapat menemukan uraian mengenai benda Read more
Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dengan tujuan edukatif dan sama sekali tidak mewakili kebijakan intansi. I. Fungsi Surat Tilang sebagai Pengganti Catatan/Surat Dakwaan Aturan mengenai acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Cepat Read more
Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dengan tujuan edukatif dan sama sekali tidak mewakili kebijakan intansi. KUHAP menyatakan bahwa setelah hakim membacakan putusan, terdakwa dapat menyatakan sikap berupa: menerima putusan, menyatakan banding, atau pikir-pikir selama tujuh hari. Yang menjadi pertanyaan dalam Read more
Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dengan tujuan edukatif dan sama sekali tidak mewakili kebijakan intansi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Umumnya, diversi dihadiri oleh pihak yang menjadi korban tindak Read more
Oleh: Romi Hardhika, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot) Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dengan tujuan edukatif dan sama sekali tidak mewakili kebijakan intansi. Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan Read more
I. Prosedur Layanan Pembebasan Biaya Perkara1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan.2. Dalam hal perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara, Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebelum Read more
Dalam SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, dijelaskan mengenai prosedur permohonan informasi, sengketa informasi, dan pengajuan keberatan. Permohonan Informasi Publik adalah permintaan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima dan dikoordinasikan oleh Pengadilan yang Read more