Konstruksi Hukum Pembuktian Rekaman CCTV dengan Analisis Komparatif Pasal 184 KUHAP Lama dan Pasal 235 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Baru

Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dengan tujuan edukatif dan sama sekali tidak mewakili kebijakan intansi. Macam-macam alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdiri dari lima jenis: Argumentasi Hukum mengenai Rekaman CCTV sebagai Alat Bukti dalam KUHAP Secara tekstual, rekaman CCTV tidak disebutkan secara eksplisit Read more

Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perlindungan Hukum yang Berkeadilan bagi Saksi, Korban, Perempuan, dan Lanjut Usia

Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dengan tujuan edukatif dan sama sekali tidak mewakili kebijakan intansi. Sistem peradilan pidana di Indonesia sekian lama terjebak dalam paradigma tradisional yang menempatkan proses hukum dengan pendekatan yang sangat berorientasi pada pelaku kejahatan (offender-oriented). Selama lebih dari empat dekade di bawah rezim Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, fokus utama Read more

Pilar Hukum Perikatan: Memahami Fungsi dan Pentingnya Pasal 1338 KUHPerdata

Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dengan tujuan edukatif dan sama sekali tidak mewakili kebijakan intansi. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah landasan hukum utama di Indonesia yangmemberikan kekuatan mengikat pada suatu kontrak atau perjanjian. Pasal ini menjadi pilar utama dalam hukum perikatan karena menetapkan bahwa kesepakatan yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang bagi para Read more

Perbedaan Antara Barang Bukti dan Alat Bukti

Disclaimer:  Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dengan tujuan edukatif dan sama sekali tidak mewakili kebijakan intansi. Berikut adalah beberapa perbedaan substantif antara barang bukti dan alat bukti dalam hukum acara pidana: 1. DefinisiKUHAP tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai definisi barang bukti Read more

Ius Constituendum Saksi Mahkota

Disclaimer:  Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dengan tujuan edukatif dan sama sekali tidak mewakili kebijakan intansi. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim. Pasal 142 KUHAP memberikan kewenangan kepada Read more