Author: Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Aug 07

INTEGRITY DALAM LAW’S EMPIRE – RONALD DWORKIN

Disclaimer: Tulisan ini adalah resume dan pendapat pribadi penulis dengan tujuan edukatif dan sama sekali tidak mewakili kebijakan intansi. Integritas politik beroperasi melalui dua prinsip mendasar. Pertama, prinsip legislatif mewajibkan pembuathukum untuk memastikan keseluruhan undang-undang memiliki koherensi moral. Kedua, prinsip ajudikatif mengarahkanagar hukum dipandang koheren dengan cara tersebut, sejauh mungkin. Prinsip perundang-undangan ini sudah mengakarkuat dalam praktik politik kita. Apabila prinsip integritas legislatif diaplikasikan pada kedua dimensi ini, maka prinsipajudikatif dan konsepsi hukum yang relevan akan siap untuk dijalankan. Integritas dan Kompromi Dalam ranah politik praktis, integritas harus dipandang sebagai cita-cita yang saling terkait karena sering kaliberbenturan dengan nilai-nilai ideal lainnya. Kondisi ini menuntut kita untuk tetap mematuhi peraturan yang mungkin dianggap kurang tepat, demi menjaga keadilan sosial dan pengakuan atas hak-hak pihak lain. Contoh dari pertentanganantara integritas dan nilai-nilai tersebut telah dibahas pada bab sebelumnya. Dalam diskursus politik, keadilan sering dilihat dari dua sudut pandang berbeda. Pertama adalah keyakinan bahwakualitas hasil adalah satu-satunya ukuran keadilan; tidak ada gunanya sebuah prosedur jika tidak melahirkan keputusanyang adil. Namun, mayoritas filsuf politik cenderung pada pendapat kedua, Read more

Jul 14

Konstruksi Hukum Pembuktian Rekaman CCTV dengan Analisis Komparatif Pasal 184 KUHAP Lama dan Pasal 235 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Baru

Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dengan tujuan edukatif dan sama sekali tidak mewakili kebijakan intansi. Macam-macam alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdiri dari lima jenis: Argumentasi Hukum mengenai Rekaman CCTV sebagai Alat Bukti dalam KUHAP Secara tekstual, rekaman CCTV tidak disebutkan secara eksplisit Read more

Jul 09

Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perlindungan Hukum yang Berkeadilan bagi Saksi, Korban, Perempuan, dan Lanjut Usia

Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dengan tujuan edukatif dan sama sekali tidak mewakili kebijakan intansi. Sistem peradilan pidana di Indonesia sekian lama terjebak dalam paradigma tradisional yang menempatkan proses hukum dengan pendekatan yang sangat berorientasi pada pelaku kejahatan (offender-oriented). Selama lebih dari empat dekade di bawah rezim Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, fokus utama Read more

Jul 09

Pilar Hukum Perikatan: Memahami Fungsi dan Pentingnya Pasal 1338 KUHPerdata

Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dengan tujuan edukatif dan sama sekali tidak mewakili kebijakan intansi. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah landasan hukum utama di Indonesia yangmemberikan kekuatan mengikat pada suatu kontrak atau perjanjian. Pasal ini menjadi pilar utama dalam hukum perikatan karena menetapkan bahwa kesepakatan yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang bagi para Read more