INTEGRITY DALAM LAW’S EMPIRE – RONALD DWORKIN
Disclaimer: Tulisan ini adalah resume dan pendapat pribadi penulis dengan tujuan edukatif dan sama sekali tidak mewakili kebijakan intansi. Integritas politik beroperasi melalui dua prinsip mendasar. Pertama, prinsip legislatif mewajibkan pembuathukum untuk memastikan keseluruhan undang-undang memiliki koherensi moral. Kedua, prinsip ajudikatif mengarahkanagar hukum dipandang koheren dengan cara tersebut, sejauh mungkin. Prinsip perundang-undangan ini sudah mengakarkuat dalam praktik politik kita. Apabila prinsip integritas legislatif diaplikasikan pada kedua dimensi ini, maka prinsipajudikatif dan konsepsi hukum yang relevan akan siap untuk dijalankan. Integritas dan Kompromi Dalam ranah politik praktis, integritas harus dipandang sebagai cita-cita yang saling terkait karena sering kaliberbenturan dengan nilai-nilai ideal lainnya. Kondisi ini menuntut kita untuk tetap mematuhi peraturan yang mungkin dianggap kurang tepat, demi menjaga keadilan sosial dan pengakuan atas hak-hak pihak lain. Contoh dari pertentanganantara integritas dan nilai-nilai tersebut telah dibahas pada bab sebelumnya. Dalam diskursus politik, keadilan sering dilihat dari dua sudut pandang berbeda. Pertama adalah keyakinan bahwakualitas hasil adalah satu-satunya ukuran keadilan; tidak ada gunanya sebuah prosedur jika tidak melahirkan keputusanyang adil. Namun, mayoritas filsuf politik cenderung pada pendapat kedua, Read more