Month: July 2026

Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dengan tujuan edukatif dan sama sekali tidak mewakili kebijakan intansi. Macam-macam alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdiri dari lima jenis: Argumentasi Hukum mengenai Rekaman CCTV sebagai Alat Bukti dalam KUHAP Secara tekstual, rekaman CCTV tidak disebutkan secara eksplisit Read more

Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dengan tujuan edukatif dan sama sekali tidak mewakili kebijakan intansi. Sistem peradilan pidana di Indonesia sekian lama terjebak dalam paradigma tradisional yang menempatkan proses hukum dengan pendekatan yang sangat berorientasi pada pelaku kejahatan (offender-oriented). Selama lebih dari empat dekade di bawah rezim Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, fokus utama Read more

Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dengan tujuan edukatif dan sama sekali tidak mewakili kebijakan intansi. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah landasan hukum utama di Indonesia yangmemberikan kekuatan mengikat pada suatu kontrak atau perjanjian. Pasal ini menjadi pilar utama dalam hukum perikatan karena menetapkan bahwa kesepakatan yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang bagi para Read more

Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dengan tujuan edukatif dan sama sekali tidak mewakili kebijakan intansi. Dinamika global saat ini memaksa setiap negara untuk saling terhubung dan aktif dalam politik luar negeri. Sebagai instrumen pengikat, traktat internasional dibentuk untuk Read more